Bandung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan pembenahan dan penguatan dari sisi teknis penyelenggaraan pemilu melalui rapat Divisi Teknis Penyelenggaraan yang digelar pada Kamis (26/6/2024) oleh KPU Provinsi Jawa Barat dengan fokus kegiatan yaitu merumuskan beberapa agenda penting yang akan dijalankan hingga akhir tahun berjalan.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Bandung, Griebaldi bersama Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Devi Agustinia hadir dalam Rapat Kerja tersebut. Rapat kerja dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat. Dalam sambutannya ia menjelaskan bahwa forum ini bukan hanya sekedar rutinitas organisasi, namun merupakan momen penting dalam rangka evaluasi tahapan pemilu.

Rapat kerja ini merupakan tindak lanjut dari proses evaluasi dan penguatan teknis kelembagaan KPU pasca Pemilu dan Pilkada yang telah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. KPU Provinsi Jawa Barat memfokuskan kegiatan pada tujuh kajian strategis dalam rangka memperkuat pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pemilu ke depan dapat berjalan dengan lebih baik melalui evaluasi dan pembelajaran dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

Ketua Divisi Teknis, Adie Saputro menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah untuk menyerap pengalaman teknis dari penyelenggaraan tahapan pemilu dan pilkada sebelumnya, serta menjadi acuan penting dalam rangka menyusun rancangan kebijakan berdasarkan tujuh isu strategis, yakni : sistem pemilu,  penataan daerah pemilihan (dapil), Metode Verifikasi Partai Politik (Verpol),  desain surat suara, pencalonan, kampanye dan dana kampanye, prosedur dan teknologi dalam pemungutan,  penghitungan dan rekapitulasi (e-voting, e-counting dan e-recap).

Dalam memperkuat pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada, KPU Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan beberapa progran kegiatan yang direncanakan akan digelar pada pertengahan sampai akhir tahun 2025, adapun beberapa program kegiatan tersebut antara lain: 1) Diskusi Evaluasi Pemilu 2024, KPU akan mengadakan diskusi bersama antar penyelenggara pemilu dari seluruh Indonesia. Tujuannya adalah menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan memperbaiki pelaksanaan tahapan pemilu di masa yang akan datang; 2) Kajian Teknis Pemilu dan Pilkada, KPU akan melakukan kajian untuk menyusun kebijakan pemilu, seperti penataan dapil, pencalonan, kampanye, dan penggunaan teknologi seperti e-voting dan e-counting; 3) Dokumentasi Tahapan Pemilu 2024, KPU akan mendokumentasikan tahapan pemilu dalam bentuk foto, video, dan laporan tertulis sebagai bahan evaluasi dan arsip; 4) Pemutakhiran Data Partai Politik, KPU akan terus melakukan pembaharuan data partai politik akan melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik. Kegiatan ini mencakup pelatihan, pengumpulan data baru, dan verifikasi dokumen; 5) Proses Penggantian Anggota DPRD (Peralihan Antar Waktu), KPU juga akan fokus melakukan penanganan proses pergantian anggota DPRD yang berhenti di tengah masa jabatan, sesuai dengan permintaan dari DPRD; Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemilihan Ulang, PSU dan pemilihan ulang masih berlangsung di beberapa daerah seperti Papua, Bangka, dan Pangkal Pinang. Jadwal pemungutan suara sudah ditetapkan pada bulan Agustus 2025.

Seluruh kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen KPU untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya sekadar melaksanakan tahapan, tapi juga memastikan bahwa setiap proses dapat dipertanggungjawabkan, didokumentasikan, serta ditingkatkan kualitasnya.

Dengan evaluasi yang jujur, kajian yang mendalam, dan kolaborasi yang luas, KPU berharap penyelenggaraan pemilu pada periode mendatang dapat berjalan semakin matang, modern, dan partisipatif. (Subbag Teknis Penyelengaraan Pemilu dan Hukum KPU Kab Bandung)