BANDUNG — KPU Kabupaten Bandung menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pasca Pemilu dan Pemilihan Bersama Organisasi Masyarakat pada Jumat (7/11/2025). Kegiatan ini digelar sebagai sarana evaluasi sekaligus upaya memperkuat pendidikan politik masyarakat pasca pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak.

Acara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung, Syam Zamiat Nursyamsi, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai forum untuk menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai dinamika partisipasi pemilih.
“Meski tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pilkada mencapai 80% dan 76%, terdapat tantangan dalam menjaga kualitas partisipasi. Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan gagasan konkret untuk meningkatkan kualitas pemilih ke depan,” ujarnya.

FGD ini juga dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, yang memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan kualitas demokrasi melalui transformasi digital dan optimalisasi sosialisasi kepemiluan.
“Perbedaan angka partisipasi bukan semata karena kerja penyelenggara, tetapi juga faktor kejenuhan politik dan dinamika jumlah peserta pemilu. Karena itu, KPU perlu memperkuat literasi politik masyarakat dan penyebaran informasi yang akurat,” tuturnya.

Sesi pemaparan materi menghadirkan tiga narasumber, yakni Suharti (Anggota KPU Kota Bandung Periode 2018–2023), Diyar Ginanjar Adiraharja (akademisi), dan Bambang Sukmawijaya (Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bandung), dengan Genta sebagai moderator.

Para narasumber membahas berbagai topik strategis, mulai dari inklusivitas pemilu bagi penyandang disabilitas, peningkatan kesadaran pemilih, hingga penguatan literasi demokrasi di masyarakat.

Dalam paparannya, Diyar Ginanjar menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk evaluasi aksesibilitas di TPS dan pemanfaatan teknologi untuk membantu pemilih tuna netra.
Sementara itu, Suharti menekankan perlunya kesadaran politik yang lebih matang di kalangan pemilih untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Ia juga menyoroti tantangan seperti polarisasi, regulasi, dan budaya hukum yang memengaruhi demokrasi.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bandung, Bambang Sukmawijaya, turut memaparkan peran kolaborasi antara pemerintah daerah, KPU, dan masyarakat dalam memperkuat pendidikan pemilih pasca pemilu.

Dalam sesi tanya jawab, peserta yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat, seperti IDMI, GMNI, dan Pemuda Katolik, mengajukan beragam pertanyaan terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, peningkatan kepercayaan publik terhadap demokrasi, serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Menutup kegiatan, Kadiv Parmas KPU Provinsi Jawa Barat, Hedy Ardia, menyampaikan pentingnya literasi politik masyarakat sebagai fondasi demokrasi yang sehat. Ia menambahkan, “Lembaga yang kuat bukanlah lembaga yang tanpa cacat, melainkan lembaga yang terus berbenah. KPU akan terus berkomitmen untuk memperkuat kepercayaan publik melalui keterbukaan dan integritas.”

FGD ditutup dengan ucapan terima kasih dari Ketua KPU Kabupaten Bandung, Syam Zamiat Nursyamsi, kepada seluruh peserta dan penyelenggara. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara KPU dan masyarakat demi terwujudnya demokrasi yang partisipatif dan inklusif di Kabupaten Bandung.(Humas KPU Kabupaten Bandung)