Bandung, kab-bandung.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat kembali melaksanakan Diskusi Daring Reguler dengan tema Kampanye Pemilihan Berintegritas, Selasa (4/5/2021). Narasumber pada kegiatan ini diisi oleh Ikmal Maulana, Anggota KPU Kabupaten Karawang Divisi Sosdiklih dan Parmas serta Maskuri Sudrajat, Anggota KPU Kabupaten Pangandaran Divisi Sosdiklih dan Parmas.

Metode Kampanye menjadi pembahasan pembuka yang disampaikan Ikmal, metode kampanye ini ada yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon (Paslon)  dan juga oleh penyelenggara (KPU). Paslon menyelenggarakan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye (BK), pemasangan alat peraga kampanye (APK), dan kegiatan lainnya (online). Sedangkan metode yang difasilitasi KPU yakni media iklan, debat publik, serta pencetakan APK dan BK. Disampaikan pula prinsip penyelenggaraan kampanye mencakup 3 (tiga) poin, diantaranya: 1) Partisipasi masyarakat. Pendidikan politik dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan; 2) Pendidikan Politik. Pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab; 3) Prinsip kampanye: jujur, terbuka, dan dialogis.

Pelaksanaan Kampanye dimasa pandemi Covid-19 tentu saja mengalami banyak perbedaan dan tantangan, setiap Paslon dengan tetap membentuk Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Penghubung Paslon, Organisasi Partai Politik serta Relawan. Muncul tantangan dalam pelaksanaan Kampanye di tengah pandemi Covid-19, diantaranya: 1) Minimnya syiar pilkada, dalam artian kampanye tidak bisa dijadikan syiar pilkada sebagai ruang publikasi; 2) Rendahnya hubungan Paslon dan Pemilih, disini proses komunikasi calon dan konstituen sangat dibatasi; 3) Potensi pelanggaran protokol. Sulitnya meyesuaikan metode kampanye, sehingga banyaknya pelanggaran dalam penerapan protokol kesehatan; serta 4) Penyesuaian metode kampanye belum optimal. Tim kampanye dan Paslon masih belum mengoptimalkan metode alternatif, terang Ikmal lebih lanjut.

Narasumber kedua, Maskuri secara garis besar memaparkan materi yang tidak jauh berbeda dengan narasumber pertama. Maskuri menambahkan dari sisi kendala dan tantangan kampanye berintegritas di masa pandemi Covid-19 berdasarkan pengalaman penyelenggaraan di Kabupaten Pangandaran meliputi: 1) Ketaatan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19, khususnya pada tahapan kampanye yang bersifat tatap muka/dialog; 2) Mencegah kerumunan massa di saat kampanye Pemilihan dengan merubah pola kampanye dari yang sebelumnya bersifat tatap muka dengan mengumpulkan banyak orang, beralih ke kampanye dengan memanfaatkan media daring dan media sosial; dan 3) Tantangan bagi penyelenggara Pemilihan mampu mewujudkan kepercayaan public (public trust) terkait tidak akan adanya cluster baru Covid-19 ketika tahapan Pemilihan dilanjutkan, khususnya pada tahapan kampanye yang rentan terhadap pengumpulan orang dalam jumlah banyak.

Kedepannya agar dapat diatur secara detil, metode kampanye yang dapat menyasar jumlah khalayak besar dan menarik perhatian terhadap para Pemilih secara efektif baik kampanye secara online maupun offline. Kemudian agar regulasi terkait kampanye khususnya yang bersifat substansial tidak multitafsir dan tidak terbit dalam waktu yang berdekatan dengan dimulainya tahapan kampanye (contoh terkait tempat pelaksanaan kampanye dengan metode pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup). Karena pada saat pandemi banyak gedung yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan, maka Tim Kampanye melaksanakan kampanye di rumah beberapa relawan, apabila dilaksanakan di dalam rumah tidak akan cukup menampung untuk peserta kampanye yang hadir. Pada saat itu, tim kampanye berasumsi dapat dilaksanakan di luar ruangan dengan mendirikan tenda (yang dapat dianggap sesuai aturan di Peraturan KPU yaitu dilaksanakan di dalam ruangan) agar dapat memfasilitasi seluruh peserta kampanye yang hadir, ungkap Maskuri. (Hupmas KPU Kabupaten Bandung)