Bandung, kab-bandung.kpu.go.id – Dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi mengadakan webinar BICARA (Bincang Cerdas Demokrasi) Seri ke-5 (lima) melalui media daring dengan tema Pengaruh Budaya Literasi Politik Terhadap Ketahanan Bangsa. KPU Kota Sukabumi menghadirkan narasumber yaitu Dr. H. Idham Holik, SE., M.Si, sebagai Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Dr. Jeanne Francoise S.Hum, M.Si (Han), CIQnR., CIQaR., sebagai Dosen Prodi DRK Universitas Pertahanan RI & Peneliti Warisan Pertahanan (Defense Heritage) Balitbang Kemhan RI, dan Drs. H. Gabriel Majid Sukarman,M.Pd., sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sukabumi. Masyarakat yang melek politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya politiknya. Tingkat partisipasi menentukan kualitas pemilih, hal ini dapat dipengaruhi pula oleh pengaruh budaya literasi di daerah/wilayah tertentu, ungkap Ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami. Sejauh mana literasi politik kita, apa kaitannya dengan kebangkitan nasional? dari sinilah kita akan menemukan korelasinya dengan membahas bersama melalui diskusi ini.

Apa itu Literasi, menurut United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), yaitu seperangkat keterampilan yang nyata seseorang dalam membaca dan menulis yang dipengaruhi oleh Kompetensi Akademik, Konteks Nasional, Institusi, nilai-nilai Budaya serta pengalaman. Kemampuan literasi politik sangat menentukan kualitas proses pelaksanaan demokrasi. Literasi Politik harus dilakukan secara berkelanjutan terutama menghadapi bonus demografi, dimana generasi muda akan memegang estafet kepemimpinan di masa depan. Mereka harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif, kritis, bertanggungjawab yang dapat mempengaruhi urusan pemerintahan di semua tingkatan. Literasi Politik "yang sehat" akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan demokrasi, hubungan sosial masyarakat dan tata kepemerintahan yang baik, dan pada akhirnya akan memperkuat ketahanan bangsa, terang Gabriel Majid.

Literasi politik secara umum merupakan upaya untuk menjadikan setiap warga Negara untuk berpartisipasi politik secara kritis dengan membekali diri kemampuan dan kapabilitas politik. Maka, ketika warga negara berpartisipasi politik, baik partisipasi politik formal seperti pemilu dan pilkada maupun partisipasi politik dalam bentuk lainnya, semestinya hal itu dilakukan dengan kapabilitas politik yang memadai (Iding Rosyidin, 2017). Jeanne Francoise menerangkan jika Literasi politik umumnya berkaitan dengan tiga kemampuan atau keterampilan, yaitu keterampilan kognitif (cognitive skill), afektif (affective skill), dan konatif atau psikomotorik. Kognitif terkait dengan pengetahuan warga mengenai hal-ihwal politik dan segala hal yang terkait.

Syarat Terjadi Kondisi Literasi Politik, diantaranya: 1) Ada pemberi, penyelenggara, dan penerima (receptor); 2) Pemberi pada umumnya adalah pemerintah; 3) Penyelenggara adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelengaraan Pemilu (DKPP); 4) Penerima adalah partisipan politik, yakni: Penerima manfaat langsung; Pemilih yang telah ditetapkan di dalam UU Pemilu dan Penerima manfaat tidak langsung; Masyarakat secara umum, termasuk Diaspora; 5) Partai Politik bisa sebagai pemberi literasi politik, bisa sebagai receptor literasi politik. Sebab partai politik berisi Warga Negara Indonesia (WNI) juga; 6) Semua komponen bangsa dianggap sebagai Aktor Politik; 7) Pengenalan Ilmu Politik dari mulai definisi; 8) Contextual learning; 9) Adapt-strategies.

Indonesia punya permasalahan dalam hal literasi secara umum dan juga dalam hal literasi politik. Penyelenggaran Pemilu, terutama KPU, perlu terus memperbaharui program-program literasi politik bagi masyarakat, terutama ditujukan bagi anak-anak muda umur 17 sampai 35 tahun. Pertahankan program yang sudah ada, misalnya KPU Goes to Campus. Juga tambahkan program yang belum ada, padahal amat penting untuk ketahanan bangsa, yakni materi ajar Warisan Pertahanan (Defense Heritage), tutur Jeanne menutup paparan. (Hupmas KPU Kabupaten Bandung)