Bandung, kab-bandung.kpu.go.id – KPU Kabupaten Bandung mengikuti kegiatan KCOC (Kemenkeu Corpu Open Class) secara daring pada Selasa (7/12/21), yang digelar oleh Balai Diklat Keuangan (BDK) Cimahi. Kelas ini diselenggarkan untuk dapat diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik pusat maupun daerah. Tema yang diangkat pada KCOC kali ini mengenai Humas Pemerintah. Widyaswara BDK Cimahi, Oktavia Ester P., dan Host TVOne, Indy Rahmawati, bertindak sebagai narasumber pada acara ini.

Kepala BDK Cimahi, Ririn Mardiyani, menyampaikan bahwa Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan lini pertama yang memberikan informasi kepada publik dan sangat memegang peranan dalam penyediaan informasi sesuai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah undang-undang keterbukaan publik yang menaungi kehumasan. Sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut, badan publik memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan informasi publik yang terbuka untuk umum serta dapat diakses secara cepat, tepat waktu, murah dan sederhana. Fungsi humas dalam organiasai merupakan bagian struktural yang tak terpisahkan dari lembaga atau organisasi tersebut, yang berhubungan langsung dengan fungsi kepemimpinan. Profesi humas tidak sekedar hanya menyampaikan pesan, namun juga merupakan fungsi strategis dengan banyak kriteria yang harus dimiliki seseorang untuk dikembangkan sebagai praktisi kehumasan. Oleh karenanya, fungsi kehumasan ini penting untuk diberdayakan lagi demi menjaga nama baik citra lembaga.

Oktavia menyebutkan bahwa “Kita adalah Humas Pemerintah”, karena pada saat ini setiap kita adalah wujud atau gambaran dari pada unit atau lembaga yang kita tempati. Apapun tugasnya harus dapat menjadi humas “berjalan” bagi lembaga atau organisasi masing-masing. Oktavia mengajak kepada seluruh peserta agar apapun yang disampaikan oleh setiap individu harus diperhatikan, karena setiap individu itu merupakan bagian dari lembaga pemerintah. Tentu dalam melakukannya tidaklah mudah, karena kita dihadapkan oleh ancaman terjadinya hoaks, yaitu informasi yang salah atau informasi yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan dan meresahkan masyarakat. Maka disinilah letak pentingnya strategi kehumasan dan komunikasi.

Melihat tingginya pengguna mobile connection dan pengguna internet, penting bagi humas untuk memulai share tentang kebijakan maupun meluruskan berita hoaks melalui sosial media dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Publikasi informasi tersebut cukup dilakukan dengan singkat namun padat sesuai keterbatasan yang dimiliki media sosial. Hal ini perlu dilakukan mengingat waktu yang dihabiskan rata-rata setiap orang dengan media sosialnya mencapai tiga jam, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menonton televisi. Sesuai dengan yang diharapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, agar lembaga pemerintahan dapat mengoptimalkan media sosial sebagai sarana informasi. “Dimanapun dan sebagai apapun kita bekerja, kita hanya bisa melakukan sesuatu yang besar apabila mencintai apa yang kita lakukan. Dan selalu ingat siapapun kita, kita adalah humas tempat kita bekerja,” ujar Oktavia.

Pada sesi kedua, Indy Rahmawati memberikan tips dan trik, agar ketika berbicara kepada masyarakat melalui media sosial, humas dapat menyampaikan hal serius dengan bahasa yang mudah dipahami. Sosial media saat ini menjadi sarana humas yang paling efektif dan efisien, dengan karakteristik yang cepat, durasinya singkat, to the point, mudah diingat, tidak rumit dan menarik. Humas harus dapat memanfaatkannya dengan maksimal dalam merilis berita atau informasi agar dapat diterima oleh masyarakat. Diantaranya dengan menggunakan gaya bahasa yang membumi, hindari bahasa pemerintah, penggunaan visualisasi, audio, dan grafis juga menjadi daya tarik untuk sebuah konten, dilengkapi dengan data, serta editing yang baik. Dengan penyampaian yang menarik dan tepat sasaran, diharapkan masyarakat yang membaca menjadi ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. (Humas KPU Kabupaten Bandung)