Bandung, kab-bandung.kpu.go.id – KPU Kabupaten Bandung mengikuti In House Training (IHT) dan webinar Electoral Logistic Management yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bogor. Webinar ini diadakan pada Jumat (17/12/2021), secara daring dan disiarkan langsung di chanel YouTube KPU Kabupaten Bogor. Tema ini diangkat sehubungan karena permasalahan logistik sering muncul dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.  Menurut Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Sampai saat ini KPU terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan kemampuan dalam manajemen logistik. Ketersediaan gudang juga menjadi permasalahan bersama yang dialami tidak hanya oleh KPU Kabupaten Bogor, melainkan KPU Kabupaten/Kota lainnya.

Praktisi Warehouse dan Logistic Management, Seymoure Magabe, menerangkan bahwa untuk bisnis apapun sebagian besar menggunakan SCM basic model (supply chain). Dimulai dari supplier, logistics inbound atau pemasukan barang, produksi untuk beberapa manufaktur, transportation, delivery hingga customer. Selain arus barang, arus informasi dan arus kembali barang juga tidak luput dari perhatian. Saat ini sudah banyak industri atau bisnis yang menggunakan ERP (Enterprise Resource Planning), yakni sebuah aplikasi besar yang dapat membantu dalam mengoptimalkan informasi dari mulai bahan baku sampai customer. Sedikitnya terdapat 10 (sepuluh) hal yang menjadi tujuan implementasi ERP, yaitu: (1) Dapat memberikan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan; (2) Menstandarkan, mempersingkat dan mengintegrasikan hubungan kerja antar divisi; (3) Menyediakan sumber informasi yang tersentralisasi; (4) Menyediakan kemananan dan integritas data; (5) Menyediakan real-time updating dari informasi yang berasal dari beberapa user; (6) Menyediakan akurasi dan ketepatan waktu dari informasi; (7) Menghilangkan  adanya fraud; (8)  Meningkatkan kesejahteraan karyawan; (9) Memudahkan dalam pengambilan keputusan dan strategi oleh manajemen; serta (10) Dapat meningkatkan servis level perusahaan.

Data yang terintegarsi dalam ERP diantaranya Penerimaan/Receiving, dapat mengontrol produk distaging in lebih mudah karena ter-capture dalam sistem, dapat melakukan persiapan sebelum unload. Put away, yaitu kegiatan untuk menyimpan lokasi yang dituju dan telah ditentukan oleh sistem. Storage, disesuaikan dengan sifat atau dasar barang yang akan disimpan. Meskipun produk berpencar, namun dapat termonitor dalam sistem. Replenish, aktivitas pengisian produk bilamana barang sudah berkurang. Picking, kegiatan mengambil barang dari tempat-tempat yang telah ditentukan dan disiapkan untuk kemudian dilakukan loading dan shipping.

Anggota KPU Kabupaten Bogor Periode 2008-2013, Tugiman, berbagi informasi terkait dengan manajemen logistik pemilu. Manajemen logistik pemilu dimulai dengan perencanaan, memastikan logistik pemilih tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat sasaran (4T). Pengorganisasian, yaitu memastikan semua unsur penyelenggara dari level KPU sampai penyelenggara di tingkat bawah memahami logistik pemilu berdasarkan 4T. Pengawasan, yaitu memastikan pelaksanan berjalan sesuai rencana dan memperbaiki kekurangan yang terjadi secara cepat dan tepat.

Lebih lanjut Tugiman mengutarakan selama ini permasalahan logistik pemilu sering terjadi karena sistem pemilu Indonesia menuntut kebutuhan logistik yang rumit dan banyak. Perlu intervensi teknologi agar pemilu menjadi simpel dan kebutuhan logsitik semakin sederhana. Dalam beberapa kasus, seperti penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang berlarut-larut berakibat ketidakpastian jumlah perlengkapan pemungutan suara, terutama surat suara. Surat suara tertukar menjadi permasalahan yang mengakibatkan pemungutan suara ulang di beberapa TPS. Proses pengadaan barang/jasa pemilu perlu diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa. Fasilitasi alat peraga kampanye (APK)  peserta pemilu menjadi beban tambahan karena kerap kali peserta pemilu tidak siap dengan desain atau lokasi yang akan dipasang. Beban logistik setelah pemilu mengakibatkan beberapa daerah memerlukan tambahan gudang. (Humas KPU Kabupaten Bandung)