Bandung, kab-bandung.kpu.go.id – Sepanjang tahun 2021 KPU telah melaksanakan serangkaian kegiatan penting dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan. Rabu (22/12/2021), KPU mengadakan refleksi akhir tahun yang dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPU bersama Kementerian Dalam Negeri, penyerahan sertifikat ISO 27001, serta peresmian Podcast KPU. Acara ini disiarkan secara langsung pada channel YouTube KPU, dengan dihadiri langsung oleh Anggota KPU Arief Budiman, Hasyim Asy’ari, Pramono Ubaid Tanthowi, Evi Novida Ginting Manik, Viryan, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, serta Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno. Dari pemangku kepentingan dihadiri juga oleh Anggota komisi II DPR, Hugua, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Syamardani, Anggota Bawaslu, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, yang bertindak sebagai panelis dan narasumber pada refleksi akhir tahun ini.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Kemendagri tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak. Kemendagri menyampaikan apresiasinya kepada KPU sebagai lembaga yang independen dalam menyelenggarakan pemilu dan melahirkan pemimpin-pemimpin di Republik Indonesia. Pemerintah, khususnya Kemendagri, akan terus menjalankan perannya dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kemendagri juga akan terus bersinergi dengan penyelenggara pemilu, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, serta pasangan calon termasuk media. Karena dengan sinergitas telah membuktikan bahwa tugas berat tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Ketua KPU, Ilham Saputra, menyampaikan bahwa Nota Kesepahaman tersebut menjadi hal penting, karena banyaknya irisan kegiatan yang bersinggungan dengan Kemendagri, terkait juga dengan koordinasi sarana dan prasarana. Nota kesepahaman ini juga tentu menjadi landasan untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan mampu mewujudkan efektifitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang akan datang.

Ilham menambahkan, bahwa hari ini KPU memperoleh sertifikat ISO 27001/2013. Dengan penerimaan ini, KPU berkomitmen untuk menjaga keamanan informasi kepemiluan. ISO ini merupakan suatu standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi, sehingga diharapkan dengan sertifikat ini dapat memberikan keyakinan serta jaminan kepada mitra kerja bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu telah memiliki sistem manajemen keamanan informasi yang baik sesuai standar internasional. Dengan diterapkannya standar ISO 27001/2013 ini, KPU dapat melindungi dan menjaga kerahasiaan, integritas, ketersediaan informasi serta untuk mengendalikan risiko kemanan informasi. Refleksi akhir tahun ini diadakan dalam rangka melihat kembali apa saja yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, dan mengevaluasi pengalaman sebelumnya serta mencari format yang baik untuk dilaksanakan di tahun berikutnya. Refleksi penting dilakukan dengan melibatkan mitra kerja untuk kemudian memberikan penilaian dan refleksinya kepada KPU.

Bahwasanya KPU pada kesempatan ini juga meresmikan podcast. Melihat perkembangan teknologi saat ini, podcast menjadi salah satu media yang penting dan mudah untuk dimengerti oleh masyarakat. Ilham berharap Podcast KPU dapat membantu memberikan informasi apa saja yang menjadi kerja KPU dan bagaimana proses penyelenggaraan tahapan pemilu serta dinamika yang ada, agar masyarakat dapat menilai secara integral terhadap bagaimana KPU menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.

Anggota Komisi II DPR RI, Hugua, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja KPU. Menjadi sebuah prestasi di tengah pandemi KPU dapat menyelenggarakan pemilihan serentak tahun 2020 lalu. Terkait dengan pengawasan pelaksanaan pemilu, Komisi II selalu berkomitmen untuk melihat dan mendorong bagaimana KPU pusat maupun daerah untuk selalu meningkatkan kinerja. Karena kualitas demokrasi menentukan kualitas pemimpin, dan pemimpin yang berkualitas akan menentukan arah pembangunan negara ke depan.

Menurut Anggota DKPP, Didik Supriyanto, KPU diapresiasi karena kinerjanya yang luar biasa, namun ada beberapa hal yang menjadi poin refleksi bagi KPU oleh DKPP. Sesuai Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pada hakikatnya pemilu merupakan konversi suara (pemilih) menjadi kursi (calon terpilih). Oleh karena itu, penyelenggara harus melindungi hak memilih dan hak pilih. Mana kala kedua hak ini dilanggar dan diadukan, maka akan diberikan sanksi oleh DKPP. KPU sebagai lembaga mandiri bukan sebuah lembaga yang berada di bawah struktur lembaga lain, sehingga keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan sendiri, hal ini penting bagi KPU. Berdasarkan data yang dimiliki DKPP, mengenai pelanggaran kode etik, meskipun perkara yang melanggar prinsip kemandirian sedikit, namun pelanggaran tersebut bermetamorfosis ke bentuk pelanggaran prinsip yang lain. Selanjutnya adalah terkait rekrutmen dan rangkap jabatan. Banyak orang yang tidak memenuhi syarat dilantik menjadi komisioner, hal ini menjadi cacatatan besar DKPP bagi KPU.

Apa yang terjadi sepanjang tahun 2021 ini tak terlepas dari peristiwa di tahun sebelumnya. Dalam hal merefleksikan kembali, ada beberapa hal penting yang perlu menjadi pertimbangan atau rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilu. Hendaknya yang perlu diperhatikan adalah beban kerja penyelenggara pemilu haruslah beban kerja yang wajar. Pemilih juga perlu diperhatikan kemudahannya dalam mengekspresikan kedaulatannya, karena trend suara tidak sah sempat naik sejak pemilu tahun  1999 sampai tahun 2019, yakni hingga 11%. Simulasi juga harus terus dilakukan agar betul-betul tergambar bagaimana pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 nanti. Terakhir, Perludem berharap terkait dengan proses seleksi calon penyelenggara pemilu yang sedang dilaksanakan saat ini, diharapkan dapat menghasilkan personel yang semakin menguatkan. Selain mampu menyelenggarakan pemilu, juga memiliki kemampuan teknis dan memahami hubungan ketiga lembaga penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), dan semakin bersinergi menghadapi Pemilu Tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Direktur Perludem. (Humas KPU Kabupaten Bandung)