Bandung, kab-bandung.kpu.go.id – KPU Kabupaten Bandung mengikuti webinar “Ngademi” Ngaji Demokrasi dan Pemilu dengan tema Pendidikan demokrasi dan aktivasi Organisasi Intra Sekolah (OSIS) sebagai ruang pendidikan demokrasi,  yang digelar oleh KPU Kabupaten Cirebon berkolaborasi dengan Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah X Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (16/3/22). Kegiatan tersebut diikuti oleh guru PKN SMA dan SMK beserta pengurus OSIS, dan dihadiri juga oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Idham Holik. Bertindak sebagai narasumber dalam webinar ini ialah Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Ismiyatul Fatiyah, Pemerhati Pendidikan & Pengurus Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon KH. Imam Jazuli serta Pengusaha Muda sekaligus Direktur Radar Cirebon Dea Angkasa Putri. Forum ini diharapkan dapat memberikan formula yang strategis untuk berbicara secara utuh terkait demokrasi di tingkat pelajar dan siswa SMP maupun SMK.

Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Sopidi, dalam sambutannya  menyampaikan bahwa tema yang diusung memiliki makna strategis ditengah permasalahan yang saat ini terjadi, juga sebagai upaya untuk mengaktivasi kesadaran masyarakat dalam menyikapinya. Secara umum, pendidikan demokrasi dimaknai sebagai proses mengembangkan semua potensi yang dimiliki setiap orang, oleh karenanya maka Pendidikan demokrasi merupakan alternatif terbaik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak didik.

Kepala Seksi Pendidikan KCD Wilayah X Provinsi Jawa Barat, Rudianto, menyampaikan bahwa kegiatan terkait literasi politik ini penting untuk dilaksanakan,  karena setiap warga negara harus mempunyai peran aktif untuk dapat berpartisipasi dalam proses pemilu. Rudianto menyambut baik apa yang telah KPU lakukan dengan adanya kolaborasi bersama KCD, karena anak didik harus terus diedukasi agar tidak tabu membahas politik, dan diharapkan dapat melek politik serta dapat berpartisipasi aktif dalam kepemiluan.

Selanjutnya, Idham Holik dalam pengantarnya mengatakan bahwa forum ini sangat strategis untuk mendiskusikan tentang masa depan demokrasi di Indonesia khususnya di Jawa barat, dikatakan strategis karena proses demokrastisasi sendiri terbagi menjadi tiga yakni masa transisi, masa konsolidasi serta masa pematangan. Idham berharap momentum Pemilu atau momentum penyelenggaraan Pemilu serentak maupun Pemilihan serentak nasional 2024 mendatang dapat menjadi masa awal bangsa Indonesia, dan warga Jawa Barat khususnya untuk memasuki tahapan pematangan demokrasi. Demokrasi sebagai sistem terbaik tentunya juga mendapatkan banyak catatan yang harus diperbaiki bersama,  sebagai warga negara Indonesia yang memiliki tanggung jawab kewarganegaraan dituntut untuk dapat mengamalkan, mengaktualisasi dan menjaga nilai-nilai demokrasi, karena hanya dengan nilai nilai demokrasi bangsa Indonesia, khususnya warga Jawa Barat dapat maju dalam pembangunan demokrasi. Oleh karena itu, memahami demokrasi merupakan satu kewajiban bagi setiap warga negara khususnya kepada siswa SLTA atau SMA. Salah satu kunci dari suksesnya penyelenggaraan Pemilu adalah partisipasi dari masyarakat, partisipasi publik maupun partisipasi pemilih itu sendiri.  Pemilu menjadi indikator dari kualitas demokrasi itu sendiri dan demokrasi tidak sekedar menjadi amanah konstitusional namun menjadi amanat dari para pendiri bangsa. Mengamalkan nilai demokrasi Pancasila dapat menjadi pedoman dalam berinteraksi sosial maupun berinteraksi politik. Tutup Idham.

Ismiyatul Fatiyah mengajak kepada siswa-siswi SLTA/SMA untuk dapat memahami pentingnya berorganisasi dan memahami bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem. Bahwasannya sebagai siswa mempunyai hak dalam berdemokrasi di dalam negara yang sistemnya adalah demokrasi, setiap orang termasuk siswa berhak untuk mengawasi kekuasaan, menyampaikan pendapat atau gagasan, dan berhak untuk mengkritisi kejadian sekitar kepada Pemerintah setempat. 

Sementara Dea Angkasa Putri, menyampaikan materi mengenai Pendidikan Demokrasi bagi OSIS. Saat ini, terdapat sebuah kolaborasi yang dinamakan Kolaborasi Pentahelix dalam mewujudkan iklim demokrasi yang kondusif, yang terdiri dari lima unsur yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usahan dan media. Pemerintahan akan berjalan tentu jika ada pemerintah itu sendiri, namun pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, pemerintah memerlukan dukungan dari berbagai sektor untuk meningkatkan atau melakukan percepatan dalam pembangunan. Pemerintah membutuhkan masyarakat seperti komunitas, guru, siswa sekolah khususnya SLTA. Pemerintah dalam hal ini bukan hanya eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun KPU juga merupakan salah satu kelengkapan negara untuk melaksanakan pemerintahan. Dea berpesan agar siswa/siswi OSIS dapat turut menyosialisasikan membantu pemerintah, membantu KPU terkait dengan pemahaman demokrasi juga dalam mensukseskan Pemilu 2024 mendatang. Siswa/siswi SLTA yang merupakan pemilih pemula harus sudah mulai ber bekecimpung terlibat aktif dalam Politik.

KH. Imam Jazuli, bertindak sebagai narasumber penutup turut menyampaikan bahwa sistem demokrasi sudah dilaksanakan dan dipraktekan oleh dunia pesantren maupun dunia sekolah, di dalam sebuah pesantren juga terdapat organisasi bernama organisasi intra pesantren. Diketahu bersama untuk membangun demokrasi yang lebih besar, yaitu demokrasi bernegara dalam lingkup yang lebih kecil, tentu demokrasi di sekolah dan pesantren dapat menjadi contoh terbaik dari sistem demokrasi yang ada, karena kepemimpinan yang hadir itu dilahirkan dari pilihan yang dibuat oleh seluruh civitas yang ada dengan sistem OSIS itu sendiri. Siswa/siswi SLTA akan menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2024 mendatang, mereka akan dihadaokan dengan wajah demokrasi yang sedikit berbeda dari sistem yang ada di sekolah maupun yang ada di pesantren. Di negara negara berkembang, demokrasi merupakan sistem terbaik yang ada saat ini dari seluruh sistem yang ada, Imbuh KH. Imam Jazuli. (Humas KPU Kabupaten Bandung).

Follow Us