Bandung - Dalam rangka memperkuat integritas dan profesionalisme pegawai, KPU Kabupaten Bandung menyelenggarakan kegiatan Sharing dan Edukasi Regulasi Kepemiluan (SERUU) dengan tema Penanganan Benturan Kepentingan pada Rabu (14/1/2026) yang disampaikan oleh Yohanes Paulus Indartono selaku Anggota KPU Kabupaten Bandung Divisi Hukum dan Pengawasan. Pada kegiatan ini pegawai diberikan pemahaman mengenai pengertian benturan kepentingan, bentuk-bentuk yang sering terjadi, serta risiko yang dapat ditimbulkan apabila tidak dikelola dengan baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pegawai agar mampu mengenali potensi benturan kepentingan sejak dini dan mengambil langkah yang tepat dalam penanganannya.

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung Syam Zamiat Nursyamsi yang menyampaikan bahwa setiap pegawai memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengenali potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, serta berani bersikap transparan dan profesional. Benturan kepentingan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti hubungan keluarga, kepentingan finansial, kedekatan politik, maupun relasi pribadi yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berisiko menimbulkan praktik tidak etis, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan profesionalisme. Selain itu, benturan kepentingan juga dapat membuka celah terjadinya tindak korupsi dan gratifikasi. Oleh sebab itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan disebutkan bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi,dan nepotisme yaitu adanya benturan kepentingan (conflict of interest). Benturan kepentingan ini terjadi apabila pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau mengesampingkan profesionalitas seorang penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pertimbangan pribadi ini yang kemudian mendesak, mempengaruhi, dan mereduksi kebijakan yang sedang dibangun, sehingga mengakibatkan adanya suatu kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya. Kebijakan atau keputusan tersebut berakibat kepada penyelenggaraan negara, khususnya di bidang pelayanan publik yang diterima masyarakat, serta menghasilkan kebijakan yang tidak efektif dan efisien.

Melalui kegiatan knowledge sharing ini, seluruh pegawai diharapkan tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kesadaran kolektif ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya kerja yang profesional, independen, dan bertanggung jawab. Selain itu ditekankan juga pentingnya sikap transparansi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pegawai diingatkan untuk tidak memanfaatkan jabatan atau kewenangan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui prosedur yang jelas dan akuntabel, sehingga setiap potensi konflik kepentingan dapat dikelola secara profesional tanpa mengganggu kinerja. Hal ini menjadi bagian dari sistem pengendalian internal di KPU Kabupaten Bandung dalam upaya pencegahan praktik tidak etis dan penyalahgunaan wewenang. (Humas KPU Kabupaten Bandung)